JAKARTA, RMNEWS.ID- Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Pada reshuffle Kabinet Merah Putih 8 September 2025, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk menjadi nakhoda baru Kementerian Keuangan.
Lantas siapa sebenarnya Purbaya Yudhi Sadewa yang jadi Bendahara Negara ini? Dilansir dari Mendia Indonesia, berikut profil lengkapnya.
Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan mengambil jurusan Teknik Elektro. Setelah menamatkan studi tekniknya di salah satu perguruan tinggi teknik terbaik di Indonesia, Purbaya kemudian memperluas cakrawala akademiknya ke bidang ekonomi.
Ia melanjutkan studi ke jenjang doktoral di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Dia meraih gelar Ph.D di bidang ekonomi.
Purbaya mengawali karier profesionalnya pada 2000 di usia 36 tahun sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute, sebuah lembaga riset yang berada di bawah naungan BUMN pasar modal PT Danareksa (Persero).
Dalam waktu lima tahun, ia naik jabatan menjadi Chief Economist dan kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur PT Danareksa Sekuritas hingga 2008.
Di saat bersamaan, ia menjabat Komisaris PT Danareksa Investment Management dan memiliki izin resmi sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari Bapepam-LK (kini OJK).
Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Purbaya ditunjuk menjadi Staf Khusus Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Purbaya diangkat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP) pada Maret 2015.
Setelah Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Menko Maritim pada 2016, Purbaya menyusul ke kementerian tersebut.
Pada 21 Mei 2018, Purbaya diangkat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Maritim dan Investasi (Marves).
Purbaya memiliki tugas utama mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan lintas kementerian/lembaga dalam isu-isu strategis terkait kedaulatan maritim dan energi nasional.
Purbaya juga dipercaya sebagai Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Persero sejak 10 Januari 2017, induk holding BUMN tambang MIND ID, yang membawahi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Freeport Indonesia.
Puncak karier birokrasi Purbaya Yudhi Sadewa kemudian dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 3 September 2020. Prubaya menggantikan Halim Alamsyah yang habis masa jabatannya sehari sebelumnya.
Pengangkatan Purbaya tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020. Sebagai Ketua LPS, Purbaya berperan strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Ia merupakan anggota tetap Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selama kepemimpinannya, kinerja LPS naik signifikan. Cakupan penjaminan LPS mencapai 99,9 persen dari seluruh rekening simpanan perbankan nasional per akhir 2022. Jauh di atas batas minimum 90 persen sesuai amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.**
Redaktur: Gusti Rangga
Sumber: Media Indonesia
