JAKARTA, RMNEWS.ID- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan besar dari dua arah setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan penerimaan Hamas terhadap proposal gencatan senjata di Gaza, Jumat (3/10/2025).
Di satu sisi, Trump mendesak Israel segera menghentikan operasi militer.
Di sisi lain, Netanyahu terancam kehilangan dukungan partai-partai sayap kanan dalam koalisinya yang menolak penghentian perang.
Reuters melaporkan, Netanyahu dikabarkan terkejut dan syok ketika mendengar pernyataan Trump.
Dia sebenarnya berharap dapat merespons pengumuman Hamas secara terkoordinasi dengan Washington, namun Trump lebih dulu membuat pernyataan publik melalui media sosial Truth Social dan kemudian lewat video resmi Gedung Putih.
Dalam unggahannya, Trump menyambut positif keputusan Hamas menerima proposal gencatan senjata serta menyerukan Israel untuk menghentikan serangan dan pengeboman di Jalur Gaza.
Dia juga menegaskan pentingnya segera melakukan pertukaran tahanan dan memuji negara-negara Arab yang membantu terwujudnya kesepakatan itu.
Langkah Trump itu membuat Netanyahu kehilangan kendali atas arah diplomasi dan narasi perang.
Sumber pejabat Israel mengatakan, Netanyahu ingin menunda tanggapan resmi agar bisa terlebih dulu membahas langkah lanjutan dengan kabinet dan pejabat keamanan.
Namun situasi politik dalam negeri membuat posisi Netanyahu semakin sulit. Beberapa partai sayap kanan di koalisinya, yang selama ini mendukung operasi militer penuh di Gaza, menolak kemungkinan penghentian perang.
Jika mereka menarik diri dari pemerintahan, koalisi Netanyahu bisa runtuh dan membuka jalan bagi oposisi membentuk pemerintahan baru.
Sementara itu, para pemimpin oposisi Israel mulai mendorong opsi pembentukan pemerintahan persatuan nasional sebagai langkah darurat untuk mengakhiri konflik.
Situasi ini menempatkan Netanyahu dalam posisi paling genting sepanjang karier politiknya, antara menuruti tekanan sekutu utama Amerika Serikat atau mempertahankan dukungan dari blok kanan yang menjadi fondasi kekuasaannya.**
Redaktur: Gusti Rangga
Sumber: Reuters
