TANJUNGPINANG, RMNEWS.ID – Pemerintah pusat terus memacu pembangunan di Rempang dengan membangun kawasan hunian yang terintegrasi lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung. Rencananya, 500 rumah akan rampung tahun ini, dan program ini juga mencakup pengembangan sektor pertanian serta perikanan modern.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri memberikan sambutan positif terhadap program transmigrasi tersebut.
“Kami dari Pemprov sangat menyambut baik program ini. Di sana akan ada 500 rumah yang harus selesai tahun ini, yang terintegrasi dengan pertanian dan nelayan modern,” ujar Nyanyang, baru-baru ini sebagaimana dilansir dari Tribun.
Selain itu, politisi 50 tahun ini menyampaikan fasilitas pendidikan juga menjadi bagian penting dari program ini.
Pemerintah berencana membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan enam ruang kelas, serta merancang pendirian Universitas Patriot.
“Di sana juga akan dibangun SMA dengan enam ruang kelas. Selain itu, ada rencana pendirian Universitas Patriot yang bekerja sama dengan ITB, IPB, dan UGM,” tambahnya.
Universitas ini nantinya akan menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan industri di Rempang.
Sehingga masyarakat setempat bisa mendapatkan pendidikan yang relevan dengan sektor investasi yang masuk.
“Investasi datang ke sana, dan masyarakat sebagai tuan rumah akan mendapatkan posisi pekerjaan yang layak, sesuai dengan pendidikan yang mereka tempuh di universitas tersebut,” jelasnya.
Politisi Gerindra ini juga menuturkan, pendidikan bagi warga Rempang akan difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
“SMA akan digratiskan, dan nanti kuliah di sana juga akan difasilitasi serta digratiskan oleh pemerintah pusat,” ungkap Nyanyang.
Ditanya mengenai progres saat ini, proses pembangunan infrastruktur pendukung masih terus berjalan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di Rempang.
Sebelumnya diberitakan, sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum bagi warga terdampak relokasi, pemerintah belum lama ini menyerahkan 161 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga di Tanjung Banun.
Penyerahan ini dilakukan secara langsung oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Datang ke Batam, AHY mengatakan proyek pengembangan Rempang harus dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka. Ini bukan sekadar relokasi, tetapi bagian dari program yang menjamin kesejahteraan jangka panjang,” ujar AHY.
Dengan adanya sertifikat hak milik, diharapkan warga yang direlokasi mendapatkan kepastian lahan, membuka peluang ekonomi baru, serta meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap pembangunan kawasan
Editor: Andika
Sumber: Tribun
