BATAM, RMNEWS.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid meninjau kembali rencana pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), yang saat ini mengalami penundaan.
Proyek tersebut sebelumnya dijalin bersama Korea Selatan, namun kerja sama berakhir setelah masa kontraknya habis dalam dua tahun.
“Kerja sama dengan Korea memang sudah habis masa waktunya. Sekarang kami sedang mengeksplorasi kerja sama dengan pihak lain di luar Korea karena masa waktu kerjasamanya sudah selesai. Namun, pembangunannya akan terus dilakukan,” ujar Meutya di Kantor Kemenkominfo, Jumat, 21 Maret 2025, dilansir dari Batamnews.
Meski demikian, Meutya belum dapat memastikan pihak mana yang akan dilibatkan dalam melanjutkan proyek tersebut.
“Kami akan memutuskan bersama di tingkat pemerintah. Rencananya, pembangunan data center di berbagai wilayah, termasuk Batam, akan tetap dilanjutkan,” tambahnya.
Pada Februari lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sempat mengumumkan penghentian proyek PDN Batam. Pengumuman ini disampaikan di tengah upaya efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Kominfo, Ismail, menjelaskan bahwa pagu anggaran kementerian untuk tahun 2025 yang semula Rp7,73 triliun akan disesuaikan sesuai instruksi presiden.
Salah satu proyek yang terkena dampak adalah PDN Batam, yang diputuskan untuk tidak dilanjutkan tahun ini seiring dengan penghentian kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Ismail menyebutkan bahwa efisiensi anggaran yang bersumber dari PHLN mencapai Rp773 miliar.
“Sehubungan dengan pembatalan proyek, data center di Batam akan ditiadakan,” kata Ismail dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Maret 2025.
Namun, Meutya menegaskan bahwa penghentian proyek ini bukan semata-mata karena efisiensi anggaran, melainkan karena tidak adanya kelanjutan dari kontrak kerja sama dengan Korea Selatan.
“Data Center Batam ini program yang sudah lama. Kami pernah memiliki kontrak kerja sama dengan Korea Selatan, namun tidak ada lanjutannya,” jelas Meutya.
Ia menduga bahwa kondisi politik di Korea Selatan yang sempat mengalami turbulensi menjadi salah satu faktor penghambat proyek ini. Akibatnya, selama dua tahun terakhir, tidak ada pembangunan yang dilakukan.
Pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan digital dan mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor di dalam negeri.
Awalnya, pemerintah berencana membangun tiga Pusat Data Nasional yang tersebar di Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Akibat tertundanya proyek PDN Batam, pemerintah kini tengah mencari mitra baru untuk melanjutkan pembangunan pusat data tersebut. Harapannya, proyek ini bisa segera terwujud demi memperkuat infrastruktur digital nasional dan mewujudkan kemandirian teknologi. (rm/bn)
