JAKARTA, RMNEWS.ID – Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, meluncurkan inisiatif reformasi besar menjelang peringatan ulang tahun ke-80 organisasi tersebut. Reformasi ini bertujuan untuk memperbarui sistem kerja PBB agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan global.
Dilansir dari AP News pada Kamis (13/3/2025), langkah ini menjadi semakin krusial di tengah pemotongan dana yang signifikan. Guterres menegaskan bahwa inisiatif UN80 tidak berhubungan dengan kebijakan pemotongan bantuan luar negeri yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Guterres menjelaskan bahwa reformasi ini merupakan kelanjutan dari upaya yang telah berlangsung lama, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi operasional PBB melalui evaluasi berbagai mandat dan penyederhanaan struktur organisasi.
Meskipun reformasi PBB telah menjadi agenda utama selama beberapa dekade, upaya ini selalu menghadapi hambatan besar. Salah satunya adalah distribusi kekuasaan di antara 193 negara anggota, yang masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai peran dan masa depan PBB.
PBB juga menerima kritik tajam karena dianggap gagal menjalankan misi utamanya dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, organisasi ini tetap memainkan peran vital dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada jutaan orang yang membutuhkan.
Guterres menekankan dunia saat ini menghadapi ketidakpastian yang semakin besar dengan meningkatnya konflik. Ia juga menyoroti meluasnya pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia serta lambatnya kemajuan dalam pengentasan kemiskinan.
Selain itu, regulasi terhadap teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, juga menjadi tantangan serius bagi PBB. Pemotongan besar dalam pendanaan bantuan kemanusiaan juga memperburuk ketegangan geopolitik.
“Semua ini diperparah oleh pemotongan besar-besaran dalam pendanaan bantuan kemanusiaan dan kerja sama pembangunan. Dalam banyak kasus, hambatan ini memicu ketegangan geopolitik dan perpecahan yang berbahaya,” kata Guterres.
Guterres menegaskan, reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan layanan PBB bagi masyarakat yang sangat bergantung pada organisasi tersebut. Ia ingin memastikan, dana publik yang digunakan PBB dapat lebih dipertanggungjawabkan kepada para pembayar pajak di seluruh dunia.
Inisiatif UN80 mencakup reformasi di seluruh lembaga dan kantor PBB yang tersebar di berbagai lokasi global. Termasuk di Jenewa, Nairobi, dan Wina.
Mantan Direktur Umum Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, Guy Ryder ditunjuk untuk memimpin satuan tugas reformasi ini. Guterres menyatakan harapannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam reformasi yang berada dalam kewenangannya.
Editor: Andika
Sumber: RRI
