JAKARTA, RMNEWS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar USD1,65 miliar atau setara Rp27,07 triliun untuk mendanai pembangunan beberapa infrastruktur di Indonesia.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, terdapat 10 proyek yang akan didanai lewat utang dari Jepang mulai dari bidang irigasi, sungai dan pantai, jalan, serta sektor sanitasi.

Basuki Hadimuljono Targetkan Pembangunan Infrastruktur di IKN Selesai di 2026
Sementara untuk proyek yang masih bersifat pipeline tengah dikaji ulang oleh Bappenas untuk memastikan kesesuaiannya dengan prioritas nasional.

Diana menjelaskan, terdapat empat proyek pinjaman yang akan dibiayai oleh JICA, yaitu penyiapan teknis peningkatan Bendungan Sutami di DAS Brantas sebesar USD21,1 juta, Volcanic Disaster Risk Reduction Sector Loan USD174 juta, penyiapan teknis Integrated Urban Flood Management Project di Jabodetabek USD95,32 juta dan penyiapan teknis pengembangan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Tahap 1 dan 2 sebesar USD64,9 juta.

“Saya harap kerja sama dengan Jepang dapat terus kita jalin dan infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Diana dalam keterangan resminya, Kamis (27/2/2025), dilansir dari IDX Channel.

Sebelumnya, Diana Kusumastuti juga telah bertemu dengan Vice Minister for Engineering Affairs, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang Masayoshi Hirose di Kantor Kementerian PU.

Wamen Hirose berharap pertemuan ini dapat mempererat kerja sama di bidang infrastruktur antara Indonesia dan Jepang. Wamen Hirose juga menyampaikan harapan kerja sama berkelanjutan di bidang teknologi daur ulang aspal.

“Kami harap teknologi aspal daur ulang dapat segera dimanfaatkan. Kami siap mendukung secara aktif dan kami harap Ibu Wamen dapat mendorong penerapan teknologi ini,” ujar Hirose.

Dalam kesempatan ini, Hirose menyampaikan undangan untuk Kementerian PU berpartisipasi dalam ISO-based Standarisation Activity in the Field of Hydrological Risks, yang rencananya akan diselenggarakan pada triwulan II-2025.

Kegiatan ini merupakan international workshop yang melibatkan sektor pemerintah dan swasta untuk mendiskusikan dan mencapai konsensus atas upaya adaptasi perubahan iklim dari aspek hidrologi, yang sesuai dengan standar organisasi international.

Editor: Andika
Sumber: IDX Channel