JAKARTA, RMNEWS.ID – Istana Kepresidenan membantah terkait anggaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang terkena efisiensi sebanyak 50 persen.

“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2/2025), dilansir.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Hasan, efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi beban negara yang seharusnya tidak perlu. Bahkan, Presiden meminta anggaran negara harus difokuskan kepada kepentingan rakyat.

Hasan pun mengibaratkan efisiensi anggaran adalah menghilangkan lemak-lemak belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujar Hasan.

Hasan menjelaskan, ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi anggaran. Pertama, gaji pegawai. Kedua, layanan dasar prioritas pegawai. Ketiga, layanan publik. Dan, keempat adalah bantuan sosial.

“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” katanya

Sebelumnya, BMKG disebut terdampak efisiensi anggaran sebesar 50,35 persen atau Rp1,423 triliun dari anggaran semula Rp2,826 triliun. Efisiensi ini turut berimbas pada pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi bencana di sejumlah daerah.

Editor: Andika
Sumber: IDX Channel