JAKARTA, RMNEWS.ID – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa target swasembada bisa bermasalah apabila Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah tidak diterapkan oleh penggilingan dan Perum Bulog. Adapun HPP telah dinaikkan menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) mulai 15 Januari 2025.
Sayangnya, banyak daerah yang harga gabahnya masih di bawah HPP. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, harga gabah Rp 5.500/kg. Hal ini dikatakan saat kunjungan kerja panen raya di Kabupaten Bantul, Rabu, 15 Januari 2025.
“Yang paling penting hari ini adalah serap gabah sebagai kunci untuk swasembada. Kenapa? Karena serap gabah bermasalah, target swasembada juga akan terancam,” kata Amran, dikutip dari keterangan resminya, Kamis (16/1/2025), dilansir dari Detik.
Amran mengatakan, pembelian gabah sebesar Rp 5.500/kg seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Bantul bisa menyebabkan kerugian besar hingga Rp 25 triliun karena terdapat selisih sebesar Rp 1.000/kg.
“Selisih Rp 1.000 itu besar karena rencana target panen kita 25 juta ton. Artinya apa? Petani bisa kehilangan pendapatan petani hingga Rp 25 triliun. Tadi kita dengar langsung dari petani harganya Rp 5.500. Artinya apa? Kalau selama 4 bulan ini panen puncak harganya di bawah HPP, ini bisa berdampak pada kerugian,” ucapnya.
Selain itu, kata Amran, anggaran sektor pangan yang diberikan negara untuk membantu petani bisa habis dengan sia-sia. Karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan penyerapan secara maksimal.
Dia juga mengingatkan Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras secara maksimal. Apalagi terkait pembelian sesuai HPP merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran APBN yang sebesar kurang lebih Rp 145 triliun itu akan sia-sia apabila serapannya Rp 5.500. Karenanya peran Bulog sangat strategis, Bulog harus kerja keras untuk menyerap gabah petani karena ini adalah perintah Bapak Presiden yang tidak bisa ditawar. Wajib diserap selama gabah ada dan tidak boleh di bawah Rp 6.500,” ucapnya.
Amran menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah telah memberi berbagai bantuan dan fasilitas sarana prasarana produksi yang cukup masif. Di antaranya adalah kenaikan volume pupuk yang mencapai 9,5 juta ton dan juga bantuan benih serta normalisasi irigasi yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Alhamdulillah sekarang ini irigasi selesai, traktor, benih, pengolahan tanah, pupuk juga sudah dibereskan. Jadi tinggal serap gabah yang perlu dilakukan,” tuturnya.
Editor : Adhya
Sumber : Detik