BOYOLALI, RMNEWS.ID – Kasus kebocoran data 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) membuat warga RI menjadi resah. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai hal ini.
Jokowi mengaku sudah memerintahkan kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan badan siber dan sandi negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi.
“Iya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi di Boyolali, sebagaimana dilansir dari IDX, Kamis (19/9/2024).
“Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya,” imbuhnya.
Jokowi menyebut bahwa peristiwa kebocoran data juga terjadi di beberapa negara lain. Menurutnya kebocoran data bisa terjadi karena keteledoran password ataupun banyaknya tempat penyimpanan data.
“Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password, bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk,” katanya.
Dugaan bocornya data NPWP ini dibeberkan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto di akun X (twitter) @secgron. Dia mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, dia menyebut 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email,” tulis akun X @secgron, Kamis (19/9/2024).
Pemilik akun juga membagikan sebagian nama pejabat yang datanya diretas oleh Bjorka. Selain Jokowi dan Sri Mulyani, dalam daftar tersebut ada nama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulis @secgron.
Editor: Andika
Sumber: IDX
