JAKARTA, RMNEWS.ID-Setelah DPP PDI Pperjuangaan secara resmi mengusung Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dalam Pilgub Sumut 2024. DPP PDIP kembali mencari calon pendamping yang tepat untuk Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2024 ini.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024). Hasto mengatakan mantan Gubernur Sumut itu mendapat banyak usulan dari arus bawah partai banteng untuk diusung sebagai calon gubernur.”Banyak arus bawah PDI Perjuangan yang mengusulkan Pak Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumut,” kata Hasto seperti Tempo, Sabtu, 27 Juli 2024.
Lebih jauh Hasto menjelaskan, pada prinsip kebangsaan dan kesetaraan warga negara akan tercermin dalam pemimpin yang dicalonkan di Sumut. Olleh karena itu, lanjut Hasto, PDIP berupaya menyatukan basis massa di wilayah Utara Sumut yang cenderung mendukung PDIP dengan wilayah Selatan yang cenderung mendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pada Pemilu 2024 lalu.
Sosok Edy Rahmayadi dipandang memiliki basis pendukung kuat di daerah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). “Kami sudah mengadakan pertemuan berkali-kali dengan beliau sehingga saat ini juga mencari formulasi yang tepat kira-kira siapa yang akan mendampingi Pak Edy Rahmayadi,” ujar Hasto.
Masih kata Hasto, PDIP tidak ingin menghadapi kotak kosong di Pilgub Sumut. Dia berkaca pada Pemilihan Wali Kota Makassar pada 2018 silam, di mana pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) memborong sepuluh partai politik untuk menjegal pasangan lain sehingga hanya menyisakan lawan kotak kosong.“Dukungan 10 partai itu untuk menjegal calon potensial. Ternyata dimenangkan kotak kosong,” ujar Hasto.
Di Sumut, Hasto mengatakan PDIP masih mematangkan konsolidasi partai sambil melihat dinamika politik di Kota Medan. Dia berujar banyak keluhan-keluhan masyarakat yang kini muncul ke permukaan.
“Misalnya masalah parkir, itu saja sudah menjadi suatu persoalan yang cukup serius yang terjadi di Kota Medan,” kata Hasto. “Kemudian hegemoni aparatur pemerintahan yang mengusir rakyat dari hak-haknya untuk dapat berdagang. Itu kan cara-cara yang kurang manusiawi,” imbuhnya.***
(rm/tmp)
