TASIKMALAYA, RMNEWS.ID – Ribuan masyarakat Tanjungjaya menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari, Senin, 29 November 2021. Mereka menuntut kepada pemerintah agar saluran irigasi yang sangat penting di wilayahnya diperbaiki supaya bisa berfungsi maksimal.
Massa aksi yang terdiri dari kalangan petani, penggarap sawah, karang taruna, tokoh agama dan masyarakat lainnya ini mengeluhkan rusaknya saluran irigasi Ciramajaya di Kecamatan Tanjungjaya.
Kondisi tersebut membuat petani di Desa Tanjungjaya, Cintajaya, Cibalanarik dan Cilolohan kesulitan untuk menanam padi. Pasalnya saluran irigasi tidak mengaliri air dengan maksimal ke sawah milik mereka. Warga pun hanya bisa memaksimalkan menanam padi saat musim hujan.
” Kami seluruh masyarakat Tanjungjaya, menuntut agar saluran irigasi Ciramajaya diperbaiki dan difungsikan. Sudah 14 tahun dibiarkan begitu saja. Kami para petani enggak bisa bercocok tanam. Keluhan kami seluruh masyarakat tidak di gubris selama ini, Makanya kami datang ke sini suarakan aspirasi, pertama mendorong peningkatan jaringan irigasi dan fungsinya.
Kedua, menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien. Ketiga, memastikan ketersediaan air yang secara insidentil dibutuhkan masyarakat Tanjungjaya, dan mendorong DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk mengaudit anggaran pengelolaan jaringan irigasi,” Ungkap Oos Basor sebagai Korlap aksi tersebut.
Mengingat penting nya saluran irigasi yang memadai untuk mengalirkan air ke sawah para petani, dengan tidak berfungsinya irigasi Ciramajaya membuat sawah menjadi kering.
Meskipun masa aksi sempat memanas dan saling dorong untuk memasuki kantor bupati dengan petugas karena tidak ada nya bupati Tasikmalaya, masa aksi pun kembali tenang ketika Wakil Bupati mendatangi dan naik di mobil komando.
Cecep Nurul Yakin Wakil Bupati Tasikmalaya mengatakan sudah mendengar jika masyarakat lima desa butuh air. Semuanya butuh karena kondisi irigasi Ciramajaya belum berfungsi baik. Pemerintah daerah akan menyampaikan masalah warga pada pemerintah provinsi karena kewenanganya.
“Kami minta perwakilan untuk dirumuskan surat dibawa ke Pemerintah Jabar. Karena irigasi ada di kewenangan BKPSDA Provinsi Jabar. Kami akan membawa surat untuk dibawa ke Bandung,” ujarnya.(Panca/Jodi)
Discussion about this post